Perampasan Tanah Ulayat Oleh Korporasi

Perampasan Tanah Ulayat Oleh Korporasi

The MahuzeS, film dokumenter yang membahas ihwal masyarakat adat di daerah Papua yang berjuang melawan perampasan ruang hidup mereka oleh mega-proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan dalih untuk menjawab tantangan krisis pangan dunia di masa yang akan datang. Pun, demi melancarkan agenda tersebut, Pemerintah menggandeng banyak korporasi untuk beroperasi di sana. Perampasan hak tanah ulayat masyarakat Papua tersebut membuat mereka kehilangan tumpuan hidupnya, yaitu hutan. Kerena bagi mereka, hutan adalah rahim ibu yang memberi kehidupan.

Perusahaan kelapa sawit

Mahuze merupakan salah satu marga di daerah Merauke yang diangkat Watchdog sebagai simbol masyarakat Merauke dalam rangka menolak pembukaan lahan perkebunan sawit yang sudah mengambil sebagian hutan mereka tanpa persetujuan semua anggota marga. Tahun 2012, perusahaan yang hendak mengembangkan perkebunan sawit menginvasi tanah Merauke salah satunya adalah PT Agriprima Cipta Persada (ACP). Kontrak perusahaan tersebut adalah 35 tahun. Perusahaan tersebut menerapkan skema inti plasma, yakni bagi hasil dengan rasio 80 : 20. Tentunya 80 untuk perusahaan dan 20 untuk pemilik lahan. Tetapi masyarakat menginginkan sebaliknya. 80 untuk pemilik lahan dan 20 untuk perusahaan. Pastinya, perusahaan tidak mau menerima pola yang diajukan masyarakat dan tidak mau dirugikan.

Para pemegang hak ulayat seperti marga Ndiken sudah ikhlas menyerahkan tanahnya untuk perkebunan sawit. Namun warga Mahuze bersikeras mempertahankan suatu yang sudah sepenuhnya menjadi hak mereka tersebut. Hutan yang mereka yakini adalah hal yang harus diwariskan untuk keturunan mereka agar anak cucu dapat menikmati hasil hutan demi keberlangsungan hidupnya. Mereka tidak rela memberikan tanahnya pada perusahaan sejengkal pun. Hal tersebut tentu sudah dipertimbangkan oleh marga Mahuze. Mereka melihat realitas di alam tetangga mereka yang rusak tidak karuan pasca perusahaan perkebunan sawit hadir di sana. Warga sulit menemukan sagu sebagai makanan pokok mereka lagi. Sungai berubah menjadi dangkal, bahkan tercemar mengakibatkan mereka sulit untuk menemukan air bersih dan mencari ikan. Parahnya lagi, warga lokal yang tak mempunyai lahan untuk mencari makan berakhir menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri. Bahkan lantaran keterbatasan keterampilan, mereka tidak mempunyai pekerjaan.

Program ketahanan pangan nasional

Dalam film garapan Dandhy Dwi Laksono dan Suparta AZ ini kemudian berlanjut pada persoalan hadirnya program pemerintah yang dicanangkan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi tampuk kekuasaan sebagai presiden periode pertama. Tahun 2006, sebuah proyek bertajuk Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) diluncurkan. Menurut SBY, MIRE adalah ide cemerlang bahwa Indonesia nantinya akan memiliki pabrik beras yang massif dalam luasan proyek dan skala produksinya. Pada tahun 2008, Saudi bin Laden Grup ingin berinvestasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di Arab Saudi. Perusahaan tersebut merencanakan investasi untuk mengembangkan 500.000 Ha lahan padi di Merauke. Namun, rencana investasi ini gagal karena pada saat itu terjadi global financial crisis.

Tahun 2010, SBY mengemas kembali proyek tersebut dengan nama Merauke Integrated Food And Energy Estate yang dikenal dengan istilah MIFEE. Dapat dikatakan bahwa proyek ini merupakan pintu gerbang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui pembukaan lahan baru di luar pulau Jawa dan Sumatera. Empat tahun kemudian, tongkat estafet dilanjutkan pada era pemerintahan Jokowi. Proyek MIFEE semakin gencar dalam melancarkan aksinya. Hal ini ditandai dengan penambahan 1, 2 juta hektar lahan baru untuk mencetak sawah dalam kurun waktu tiga tahun.

Ekspansi MIFEE secara seremonial ditandai melalui pidato Presiden Jokowi setelah senyum lebar kepada awak media ketika mengikuti panen padi di sawah milik Medco grup di distrik Kurik. Dalam pidatonya tersirat bahwa seakan impor beras yang selama ini menghantui dan menjadi polemik yang berkepanjangan telah menemukan solusi. Dengan lantang Jokowi memberitahukan kepada dunia bahwa beberapa tahun ke depan, dengan bentang luas lebih dari satu juta hektar lahan persawahan, Indonesia dibayangkan akan memiliki beras yang melimpah ruah sehingga sanggup memberi makan dalam negeri, lalu memberi makan dunia. Namun, apakah benar demikian?

Belajar dari Mahuze

Film yang berdurasi satu setengah jam ini sangat penting untuk melihat bagaimana masyarakat adat sangat bergantung pada hutan. Selain sebagai sumber mata pencaharian dan pertahanan hidup, suku Malind juga memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan budaya dan identitas mereka sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pengambilalihan hutan untuk realisasi proyek semacam MIFEE adalah bentuk ancaman yag serius karena jelas telah mendeforestasi luas hutan Merauke. Menggantikan hutan dengan persawahan dan perkebunan berarti telah menghancurkan segala penunjang kehidupan suku Malind, dan akan berdampak pada etnosida suku Malind secara komprehensif.

Di film ini pula, kita dapat melihat bagaimana masyarakat adat yang ada justru sangat beradab. Mereka hidup menyatu dengan alam, di mana ia menjadi bagian metabolik atau berada dalam satu kesatuan dalam proses sosial. Hal tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan masyarakat kapitalistik yang menempatkan alam sebagai komoditas dan alam justru dijadikan sebagai obyek eksploitasi.

Beberapa dinamika sosial juga terlihat gamblang di film ini. Kita dapat melihat bagaimana warga Mahuze berinteraksi dan berkomunikasi antarsesama. Bagaimana warga Mahuze bermusyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah marga. Terdapat pula tokoh-tokoh pemuka agama dan adat yang turut andil dalam mengambil keputusan. Dalam bermusyawarah, mereka tidak bertindak dengan cara kekerasan, namun lebih mengutamakan kebersamaan dan mengedepankan cara berpikir yang baik guna menyelesaikan masalah marga tersebut. Hal tersebut mencerminkan suku marga Mahuze sangatlah demokratis.

Dari film dokumenter ini juga menyadarkan kita bahwa ternyata permasalahan-permasalahan di tanah Papua sangat kompleks. Tidak sekadar menyoal Freeport, atau pendidikan yang terbelakang saja, namun sebenarnya banyak permasalahan tentang pengalihan fungsi lahan dan perampasan tanah ulayat dengan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat tentu sangat memprihatinkan. Aktor-aktor ekonomi, baik swasta maupun pemerintah sengaja mengabaikan dengan memandang sebagian besar tanah Papua adalah tanah tak bertuan yang cocok dijadikan lokasi proyek pangan dan energi. Ironis memang, Papua dijadikan panggung ketamakan sehingga terjadilah perselingkuhan yang amat menjijikkan antara penguasa dan investor yang semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekstraktif korporasi.

JudulThe MAHUZEs
ProduksiWatchdog Image (Ekspedisi Indonesia Biru)
SutradaraDandhy Dwi Laksono dan Suparta Az
Durasi1 jam 25 menit
Rilis2015

Pembaca dan penulis seputar ekologi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel