Dongeng Panjang Kekerasan Atas Perempuan

Dongeng Panjang Kekerasan Atas Perempuan

Siapakah yang paling rentan dalam lingkup keluarga selama pandemi ini? Perempuan.

Di antara sekian kejadian kekerasan atas perempuan dalam lingkup keluarga yang kuketahui selama pandemi ini, paling dekat ialah yang terjadi pada pemilik indekos tempatku tinggal: keluarga kecil terdiri atas suami, istri, dan dua anak. Mulanya semua terkesan baik-baik saja, tetapi saat pandemi mulai merebak di Indonesia dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja di rumah, letupan-letupan kecil itu mulai muncul.

Segalanya bermula dari kondisi keuangan yang barangkali kurang baik—pembantu rumah tangga terpaksa diberhentikan. Semua pekerjaan lantas diurus oleh sang istri seorang sendiri, dari memasak, mengajar anak, membereskan rumah, hingga bekerja. Dengan ini beban si istri menjadi berlipat; sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja. Ironisnya, suaminya tampak tak acuh sama sekali akan keadaan ini. Sang suami seolah-olah bebal dan picik, menganggap urusan domestik merupakan urusan perempuan, sedangkan suami sebagai pemimpin keluarga, berhak dilayani dan berhak memerintah.

Letupan-letupan tersebut tak lagi terhindarkan dan berangsur-angsur menjadi ledakan besar. Bulan-bulan berikutnya, ledakan itu betul-betul meletus: sang suami dililit utang. Demikianlah rumahnya terjual untuk menutupi utang. Letusan belum reda dan kini muncul ledakan lain: sang suami tepergok selingkuh. Tak merasa bersalah, si suami kerap melakukan tindak kekerasan terhadap istri, baik secara fisik maupun psikis. Suara pecahan gelas, benturan perkakas rumah tangga, dan tangisan sudah biasa terdengar olehku. Nasib malang si istri tak berhenti begitu saja; mengetahui perselingkuhan suami, keluarga malah menuduh itu merupakan kesalahannya sebab tak pandai menjaga suami.

Mestinya semua itu tak perlu terjadi.

Tentu apabila dalam relasi kekeluargaan lebih didahulukan sikap bekerjasama dan saling menghormati di antara suami-istri. Perselingkuhan semestinya juga tak terjadi. Dan sekali lagi, pandangan patriarkis laki-laki juga mesti lekas dienyahkan; urusan domestik bukan cuma urusan perempuan, melainkan juga urusan laki-laki.

Kerentanan perempuan berkeluarga barangkali dialami pula oleh banyak perempuan lain; bisa jadi persis seperti yang dialami istri pemilik indekos yang saya tinggali. Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menguatkan hal itu.

Komnas Perempuan mencatat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat selama pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan survei yang menjaring 2.285 responden sepanjang April-Mei 2020. Intensitas pertemuan suami dan istri yang naik akibat gaya hidup yang berubah saat pandemi ikut berpengaruh dalam fenomena peningkatan KDRT; sebab dalam beberapa kasus intensitas pertemuan yang bertambah akan menimbulkan gesekan-gesekan yang memicu kekerasan.

Belum usai kisah soal kenaikan angka KDRT pada masa pandemi beserta segala kisahnya, kini perempuan juga harus menanggung kerentanan-kerentanan lain. Meningkatnya kebutuhan hidup, kehilangan mata pencaharian, ketiadaan jaminan pengaman sosial, serta perempuan yang semakin dibayangi oleh kekerasan seksual ialah seabrek permasalahan yang mestinya dicarikan jalan keluar terlebih dulu. Namun nyatanya, masalah itu di-nomor-sekiankan. Pemerintah lebih memilih mengesahkan peraturan-peraturan yang menguntungkan para oligarki dan investor.

Dalam kenyataanya tak semua hal terkait kekerasan yang dialami perempuan diatur dalam undang-undang. Ini berarti masih ada kekosongan dalam perlindungan hukum. Untuk itu, perlu adanya landasan hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan-kekerasan yang terjadi. Hingga kini rancangan undang-undang (RUU) yang diperjuangkan untuk kemanusiaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih saja mandek—dianggap sulit oleh anggota dewan. Anggota dewan yang sebagian besar beranggotakan laki-laki seakan tak peduli dan selalu saja menunda pembahasan terkait hal ini.

Padahal menimbang kekerasan-kekerasan atas perempuan yang semakin meningkat, mestinya wakil rakyat lebih mendahulukan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ketimbang Omnibus law UU Cipta Kerja. Namun mengharap semua itu bakal terwujud sepertinya sebatas mimpi di siang bolong belaka. Wakil rakyat lebih memilih mempercepat pengesahan Omnibus law UU Cipta Kerja yang terkesan ugal-ugalan.

Dengan ini tampaknya dongeng kekerasan atas perempuan akan semakin panjang saja. []

Sedang bergiat di Mudabersuara, Gusdurian Semarang, dan Candubuku. Sesekali menulis di blog pribadi: luqyluckyy.blogspot.com.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel